Surabaya, Indonesiajayanews.com – Untuk memberikan pemahaman teknis terkait tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu serta untuk memberikan pemahaman mengenai penggunaan platform Mbizmarket sebagai sarana pengadaan barang/jasa pemerintah, Dinas Kominfo Jatim menggelar Sosialisasi Pemanfaatan Mbiz Market dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di Ruang Anjasmoro, Kantor Diskominfo Jatim, Rabu (25/2/2026).
Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya untuk menyelesaian tugas SPT Tahunan tetapi juga sebagai ruang edukasi untuk memahami bahwa pajak adalah bagian dari kewajiban ASN sebagai warga negara. “Setiap ASN harus memahami bahwa pajak yang kita bayarkan digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur, penanganan bencana alam, perbaikan jalan, serta pembiayaan program pelayanan publik lainnya. Transformasi digital di bidang perpajakan harus disambut dengan kesiapan dan literasi yang baik, sejalan dengan semangat digitalisasi pemerintahan yang juga menjadi fokus kerja kita di lingkungan Pemprov Jatim,”kata Kadis Sherlita.
Sedangkan Sosialisasi Mbiz ini, menurut Kadis Sherlita juga penting untuk memahami bagaimana Mbiz bisa menjadi bagian dari ASN untuk berinteraksi melalui platform digital dan berpotensi untuk bergabung atau di integrasikan dengan Majadigi.
Nur Alamsah dari Mbizmarket mengatakan Mbizmarket sebagai platform pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Berdasarkan Surat LKPP Nomor 9390/D.2.3/05/2025, Mbizmarket secara resmi diakui sebagai bagian dari Lokapasar (E-Marketplace) LKPP, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media belanja dalam memenuhi kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Instansi Pemerintah Hal ini menegaskan komitmen Mbizmarket dalam menyediakan platform pengadaan yang transparansi dan sesuai dengan regulasi pemerintah,”jelasnya.
Keunggulan Mbizmarket, kata Nur Alamsah adalah implementasi cepat tanpa perlu proses Perjanjia Kerja Sama (PKS) dan MoU setiap Provinsi, Kabupaten/Kota dapat langsung bertransaksi dan mempunyai ekosistem besar yang didukung oleh lebih dari puluhan penjual dan ratusan ribu Produk Tayang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Delima Boru Manalu dari KPP Wonocolo mengatakan pemutakhiran Data Unit Keluarga (DUK) sangat penting dialkukan untuk mendukung akurasi prepopulasi data perpajakan pada sistem. DUK merupakan representasi kesatuan ekonomis keluarga yang memuat susunan anggota keluarga beserta status unit perpajakannya, seperti Kepala Keluarga, tanggungan, maupun status perpajakan suami istri.
Ketepatan pengisian dan pemutakhiran DUK akan memengaruhi keterisian otomatis (prepopulated) data penghasilan dan kredit pajak pada SPT Tahunan. Oleh karena itu, peserta diimbau secara berkala melakukan pengecekan dan pembaruan DUK agar proses pelaporan SPT Tahunan dapat berlangsung lebih akurat, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara, Tri Rahmat Saleh yang juga dari KPP Wonocolo memaparkan tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi karyawan melalui sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak. Peserta dijelaskan tahapan pelaporan, mulai dari login menggunakan NIK/NPWP 16 digit, pengunduhan Bukti Potong A1, pembuatan konsep SPT, hingga pengisian induk dan lampiran SPT secara elektronik. Sistem Coretax secara otomatis menampilkan perhitungan penghasilan neto, PKP, PPh terutang, serta kredit pajak.
Melalui sosialisasi ini, Dinas Kominfo Jatim berharap seluruh pegawai dapat memahami secara komprehensif tata cara pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025, termasuk pemanfaatan layanan pelaporan elektronik yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Arifin/Kominfo)
