Surabaya, Indonesiajayanews.com – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Publisitas Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026, Jumat (27/2/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah awal memperkuat komunikasi publik dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur.
Rakor yang diikuti sekitar 400 peserta secara daring ini melibatkan perangkat daerah Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim dan BPS kabupaten/kota.
Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita, menegaskan dukungan penuh Pemprov Jatim terhadap SE 2026. Menurutnya, rakor ini penting untuk memperkuat konsolidasi menuju sensus yang transparan, akurat, dan partisipatif.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal memperkuat konsolidasi menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang transparan, akurat, dan partisipatif di seluruh wilayah Jawa Timur,” tegasnya.
Rakor ini diharapkan, mampu memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi secara masif dan terkoordinasi, sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan sukses dan menghasilkan data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Koordinator Kelembagaan, Kerja Sama, dan Publisitas SE 2026 BPS Jatim, Ryan Willmanda Januardi, menjelaskan, kerja sama publisitas bertujuan meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026.
“Tujuannya, untuk meningkatkan awareness masyarakat, mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat, memperkuat sinergi BPS dengan pemerintah, memperluas jangkauan informasi, menjaga konsistensi komunikasi, hingga memperkuat pesan bahwa sensus ini adalah agenda pemerintah bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 BPS Jatim, Ike Rahayu Sri, menyampaikan bahwa pelaksanaan sensus akan dilakukan secara serentak selama tiga bulan, mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Ia menambahkan, fokus utama sensus kali ini adalah menangkap dinamika ekonomi digital dan ekonomi hijau.
“Kesuksesan sensus sangat bergantung pada dukungan konkret kepala daerah dan aparatur daerah untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat di wilayah masing-masing,” pungkasnya.(Arifin/Kominfo)
