Surabaya, Indonesiajayanews.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jawa Timur menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 layak untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini disampaikan juru bicara Pansus DPRD Jatim, Adam Rusydi, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (6/4/2026). Rapat dipimpin Deni Wicaksono, didampingi Ketua DPRD Jatim, M Musyafak, serta dihadiri Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan 82 anggota dewan.
Pansus mengapresiasi, pemaparan Gubernur yang dinilai komprehensif terkait pembangunan dan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025. Namun, mereka berharap pembahasan lanjutan dapat mengeliminasi kelemahan yang kerap muncul pada periode sebelumnya, terutama melalui penjelasan detil dari setiap OPD.
Secara kinerja makro, Pansus mencatat bahwa dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebanyak 5 indikator melampaui target, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,33%, Indeks Gini 0,359, IPM 76,13, tingkat pengangguran 3,71%, serta indeks kesalehan sosial 77,49; sementara 1 indikator memenuhi target yaitu tingkat kemiskinan 9,3%, dan 1 indikator belum tercapai yakni IKLH sebesar 73,43. Pada Indikator Kinerja Daerah (IKD), dari 166 indikator, sebanyak 52% tercapai, 8% tidak tercapai, dan 40% belum dapat diukur.
Selain itu, Pansus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas data kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akuntabel, di mana validitas dan konsistensi data menjadi hal krusial.
“Perlu menjaga validitas dan konsistensi data kinerja sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang akuntabel,” katanya.
Maka itu ia berharap, menjadi momentum evaluasi bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Arifin/Kominfo)
